 |
| Muhammad Luthfi |
SIAK (NU)- Kondisi udara yang semakin memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Paparan asap dapat menyebabkan keluhan seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman, hingga memperburuk masalah pada pernapasan.
Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami dampak penurunan omzet secara ekonomi. Pengemudi ojek online, angkutan umum, pedagang kuliner, serta sektor pertanian mengeluh bahwa semenjak kabut asap tidak kunjung membaik, masyarakat sangat merasakan dampaknya, terutama masyarakat golongan ke bawah.
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM Komisariat M. Natsir, Muhammad Luthfi Suhaz, menilai bahwa kondisi yang terjadi di Riau pada saat ini harus menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Riau. Permasalahan kabut asap telah berdampak pada berbagai sektor. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) agar persoalan asap tidak terus terjadi setiap tahunnya.
Muhammad Luthfi menambahkan bahwa sebagai mahasiswa UMRI yang tumbuh dari keluarga buruh perkebunan kelapa sawit, dirinya merasakan kekhawatiran atas dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat menengah ke bawah.
“Orang tua saya bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit yang setiap hari beraktivitas di luar ruangan. Jika kabut asap tidak kunjung membaik, tentu hal ini akan berdampak bagi kesehatan sekaligus perekonomian keluarga kita. Sebab, penghasilan keluarga sangat bergantung pada aktivitas bekerja di luar ruangan. Kondisi ini bukan hanya menjadi kekhawatiran keluarga, tetapi juga masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di luar ruangan,” ujarnya.
IMM Komisariat M. Natsir juga mengingatkan bahwa Riau bukan daerah yang baru menghadapi persoalan kabut asap. Pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menjadi evaluasi bagi pemerintah setempat agar persoalan yang sama tidak terus terulang.
“Jangan sampai kita terus berada dalam pola yang sama: kebakaran terjadi, asap muncul, masyarakat terdampak, kemudian setelah kondisi membaik, persoalannya seolah-olah hilang. Pemerintah harus melakukan evaluasi secara serius dan bertahap demi memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran. Kami juga meminta DLHK dan instansi terkait untuk mengambil langkah nyata dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak kabut asap,” tegasnya.
(Masgin)