 |
| Ribuan masyarakat Siak demo KPU dan Bawaslu Siak |
SIAK (NU) - Sekitar lima ribu warga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak, Massa kecam Sugianto dan kroninya dalang memanasnya situasi Pilkada Siak.
Ribuan massa menuntut supaya Bawaslu dan KPU tegas dan berani segera menyelesaikan sengketa Pilkada Siak.
"Ribuan masyarakat dari Kandis hingga Sungai Apit demo bukan untuk menyalahkan KPU dan Bawaslu. Namun untuk memberikan dukungan moral untuk KPU dan Bawaslu Siak supaya jujur dan tegas menyelesaikan sengketa Pilkada Siak," Ucap Hartono, salah satu massa aksi.
"Jangan gara-gara ulah Sugianto cs melakukan gugatan PSU Jilid II, kita semua di kacau kan, kalau PSU jilid II terjadi kasihan masyarakat Siak," Imbuhnya.
Massa lain dengan lantang meneriakkan nama calon wakil Bupati Sugianto dan komplotan Juwana yang diyakini berada di balik berlarutnya polemik Pilkada Siak saat ini.
Massa aksi menilai Sugianto yang berasal dari Pelalawan sudah mengacak-ngacak kedamaian Siak. Sementara Juwana cs telah merusak demokrasi Siak.
"Sugianto dan Juwana cs lah pelaku utama perusak demokrasi Siak pasca PSU Pilkada Siak. Mereka pengacau demokrasi Siak, baru menggugat setelah PSU terlaksana. Kita semua rakyat Siak dibikin susah karena mereka. Usir mereka dari Siak," kata orator Aksi, Zainudin yang disambut teriakan kemarahan massa, Senin 28 April 2025.
Kecaman yang sama juga datang dari Kyai Adam Malik, MPd, yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Qur'an, Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Saat menyampaikan orasi di depan gedung KPU dan Bawaslu, Kyai Adam mengatakan seharusnya Sugianto dan Juwana Cs bersikap bijaksana dengan mengedepankan kepentingan rakyat Siak.
"Hari ini kita semua ribuan rakyat Siak turun ke jalan demi mengecam sikap sengkuni seperti Sugianto, Juwana, dll yang mempermainkan hak rakyat Siak. Mereka tidak memikirkan betapa banyaknya kesusahan yang dirasakan rakyat akibat perbuatan egois mereka," tegas Anjengan.
"Kami lelah, karena kelalaian dari KPU dan Bawaslu masyarakat yang jadi korban," orasi Koordinator Aksi, Wan Hamzah.
Tuntutan lain dari masyarakat yaitu meminta KPU dan Bawaslu Siak profesional dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.
"Bukan hanya itu, dampaknya ke masyarakat juga jika ada PSU kembali. Anggaran daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan gaji tenaga honor, perangkat desa dan pekerja pemerintah lainnya belum terbayar hak-haknya. Duit rakyat jangan sampai terbuang sia-sia akibat kelalaian penyelenggara Pilkada," katanya. (Han)